Balgar Media

Wew...setelah berkeliling pake sepeda akhirnya bisa online lagi. Mumpung ada waktu longgar, mau ngelanjutin tentang HAKI dulu. Yang dulu kan dah disebutin tentang undanng-undang HAKI sampai pasal 15, yang berisi tentang kegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.
Udah baca belum????
Kalau belum cari aja dulu di label IPTEK dengan judul HAKI.
Dah dulu basa basinya ya....... Sekarang mau membeberkan undang-undang HAKI yang tertera pada modul dulu waktu aku sedang duduk dibangku SMK. Ingat lho, bahwa ini perundang-undangan dulu, jadi mungkin bisa berubah.

Ni dia lanjutannya.

Pasal 16

1. Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
• Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan; (poin a)
• Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain menerjemahkan dan atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a (dalam hal ini maksudnya ditujukan ke poin a) (poin b);
• Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud huruf b (poin c).
2.  Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat pada jangka 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah jangka waktu:
• 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia (poin a);
• 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia (poin b);
• 7 (tujuh) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia (poin c).
4.   Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
6. Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden,